Sosialisasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestariyang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat swtwmpat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk :
1. Hutan Desa (HD)
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
4. Hutan Adat (HA)
5. Kemitraan Kehutanan
Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang serta bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah pada Kawasan Hutan, Hanya Hak untuk mengelola, bukan Hak Milik, tidak merubah fungsi dan status, tetap sebagai Kawasan Hutan
Skema Perhutanan Sosial Pada KHDPK
1. Huran Desa (HD)
Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
Hutan tanaman pada HUtan Produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
Dalam rangka percepatan pengembangan Perhutanan Sosial CDK Wilayah Pacitan melakukan sosialisasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang dihadiri CDK Wilayah Pacitan, Camat Pulung, Kepala Desa Banaran, Kepala Desa Karangpatihan, KBKPH Wilis Selatan KPH Lawu Ds, KBKPH Pulung KPH Madiun, LMDH Putra Wilis Desa Banaran Kecamatan Pulung, LMDH Ngudi Makmur Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung.
Skema yang dipilih melalui musyawarah berbagai pihak yang hadir adalah skema Hutan Desa (HD)
TETAP SEMANGAT & SALAM LESTARI
